Added by erny frida ndolu
Saved under PenaVJB
(1) Tidak pernah terbayangkan bahwa “kemesraan” hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Inggris bisa berujung pada sikap pemerintah Inggris, yang tanpa kompromi, dan secara resmi membuka Kantor Perwakilan Papua Merdeka di Oxford, Inggris pada tanggal 28 April 2013 lalu.
Sikap Inggris tersebut bisa membuat Indonesia kesal, sakit hati lalu berujung murka. Sebab, tidak ada sebab musabab, tapi secara tegas dan meyakinkan, Inggris memberikan “bambu runcing” kepada Koordinator Free West Papua Campaign (FWPC) di Inggris untuk “berperang” dengan Indonesia.
Kekesalan juga patut dialamatkan kepada pemerintah Papua New Guinea, yang terlebih dahulu membolehkan dibukannya kantor yang sama di negaranya. Ini menunjukkan bahwa Papua New Guinea ingin mengangkangi sejumlah kesepakatan atau perjanjian yang terajut indah dengan Indonesia.
Tata pergaulan internasional
Dalam tata pergaulan internasional, sikap yang diambil oleh Inggris dan Papua New Guinea bisa dipandang telah masuk dalam ranah International Disputes, atau Sengketa-sengketa Internasional, yang bukan saja mencakup sengketa antarnegara, tapi kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yaitu negara di satu pihak dengan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain.
Mengapa saya “lancang” bilang ada sengketa antara Indonesia dengan Inggris? Alasan saya adalah: pertama, Inggris tahu bahwa sudah 50 tahun Papua hidup dalam pangkuan Ibu Pertiwi; kedua, Inggris tak punya pertautan urusan soal Papua; ketiga, kendati dibukanya kantor adalah tuntutan dari parlemen Inggris, tetapi Inggris bisa menjelaskan tentang kedaulatan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk history bergabungnya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi; dan keempat, Inggris bisa menjelaskan kepada koordinator Free West Papua Campaign, Benny Wenda untuk setidak-tidaknya, tidak membuka markas guna membangun strategi menuju tujuan-tujuan penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat, seperti pernah terjadi di Timor Timur, misalnya.
Mencari solusi
Hingga kala ini, baru dua pejabat di Jakarta yang unjuk suara, yaitu Menteri Luar Negeri, dan Menkopolhukam. Versi Menteri Luar Negeri adalah memanggil Duta Besar Indonesia untuk Inggris guna dimintai penjelasannya. Sedangkan versi Menkopolhukam masih dalam tataran berpikir positif soal hubungan baik antara Indonesia dengan Inggris yang tak mungkin tercederai hanya dengan persoalan itu.
Bagaimana dengan legislator kita yang terhormat? Tanpa ingin munafik, saya mau bilang bahwa Ada hal-hal miris yang sadar atau tidak sedang mereka pertontonkan, yaitu “cueknya”, atau belum bersuranya mereka untuk setuju atau tidak setuju keputusan Inggris dan Papua New Guinea, dan bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah melalui rapat-rapat komisi atau apalah namanya.
Mungkin bisa dipahami bahwa legislator yang terhormat sedang “galau” dengan sejumlah persoalan, belum ada kepastian lolos sebagai Calon Legislator, atau juga belum ada titah dari pimpinan parpol yang paling berkompoten soal “mati/hidupnya” mereka.
Lalu, apakah kita memang sedang merancang sebuah strategi pembiaran terhadap langkah maju yang telah diboyong oleh Koordinator FWPC di Inggris?
Saya belum tahu persis. Kini yang saya tahu persis adalah suara-suara ketidak-setujuan terhadap Inggris, Papua New Guinea, dan lebih-lebih terhadap kepemerintahan kita sendiri, karena dipandang “gagal” melakukan diplomasi internasional, dan “gagal” dalam sejumlah hal lainnya, yang akan saya urai di episode berikutnya.
(2) Dengan diresmikannya propaganda FWPC di Inggris, dan sebelumnya di Papua New Guinea, secara “yuridis formal” telah ada dua kutub perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia, yaitu perlawanan dari masyarakat internasional (perlahan-lahan akan berkembang ke negara lainnya), dan perlawanan dari sejumlah masyarakat Papua Barat, baik yang pernah secara terang-terangan, maupun melalui pergerakan di bawah tanah untuk semakin unjuk taring kuantitas dan kualitasnya.
Mengapa hingga muncul gerakan memerdekakan diri? Sejumlah catatan yang sempat saya ingat boleh diurai singkat. Pertama, isu hak azasi manusia (HAM) global telah membentuk pola pikir masyarakat dunia untuk secara bebas dan merdeka mengapresiasikan keluhan bathin, yang pernah teriris-iris akibat penerapan sistem pemerintah, dengan alasan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, dan demi tetap kokohnya NKRI;
Kedua, penerapan kebijakan pemerintah yang belum adil dan merata sehingga pada kantong-kantong tertentu masyarakatnya hidup miskin, jauh dari sarana/prasarana pelayanan umum sebagaimana terdapat di daerah lainnya dalam NKRI;
Ketiga, tumbuh-kembangnya kecemburuan sosial dengan daerah lainnya, padahal sumber daya alam setempat dieksploitasi besar-besaran—hanya sedikit dari mereka diberikan kesempatan kerja, sedangkan mayoritasnya laksana pungguk merindu rembulan;
Keempat, mahalnya harga barang kebutuhan pokok mengakibatkan masyarakat seolah-olah mencintai budayanya (pola hidup tradisional), padahal sejatinya ada rindu untuk berpenampilan sama dengan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, misalnya;
Kelima, pemerintah daerah setempat belum secara maksimal menampung dan memperjuangkan sejumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum Musrembangdes, melalui DPRD, atau pun melalui aksi-aksi unjuk rasa;
Keenam, perencanaan pembangunan daerah yang lebih banyak terpusat di kota-kota, anggaran belanja pegawai yang hampir sama dengan anggaran pembangunan, menyebabkan hanya pegawai negeri sipil (PNS) dan sekelompok pengusaha/dunia usaha yang menikmati kue pembangunan; dan
Ketujuh, cara sejumlah oknum aparat keamanan menyelesaikan persoalan berakibat luka-luka, korban harta dan korban nyawa, telah melukai relung-relung hati masyarakat, lalu lamat-lamat jadi dendam membara.
Ketujuh hal di atas sebegitu ternganganya sehingga mengundang simpati dan empati dari individu-individu, atau pun kelompok-kelompok masyarakat yang berada di Papua, di provinsi lain, dan masyarakat internasional untuk merancang sebuah skenario elok (tanpa mesti mencederai harmonisnya hubungan bilateral Indonesia dengan Inggris), sebagaimana pernah dibangun oleh masyarakat pro kemerdekaan di bekas provinsi kita Timor Timur.
(3) Kini, pendapat demi pendapat menggelinding lugas terkait dengan Propaganda FWPC di Inggris. Ada yang aromanya wangi, ada juga yang asam. Semuanya bisa dipandang baik adanya.
Secara jujur saya ingin katakana bahwa saya suka dengan komentar optimis bahwa Inggris tak mungkin mencederai kemesraan hubungan yang terajut manis dengan Indonesia sudah puluhan tahun lamanya. Pernyataan semacam itu sangat menyejukkan, sekaligus bisa dianggap tuntaslah sudah friksi yang sempat menguak global.
Akan tetapi jika kita tengok pada peristiwa demi peristiwa hingga terjadinya plebisit atau jajak pendapat di Timor Timur, tidak salahnya juga jika kita elus-eluskan dada untuk berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh FWPC bukanlah propaganda “semata-mata” untuk mencari popularitas murahan, mengusik konsentrasi kita dari sejumlah agenda strategis yang mesti diselesaikan, atau ingin memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.
Satu persoalan penting yang tak boleh diabaikan begitu saja adalah mulai terkikis habisnya sumber-sumber kekayaan alam dunia sebagai jantung pergerakkan pembangunan, dan dalam rangka memenuhi sejumlah agenda prinsip.
Papua Barat, termasuk Papua, yang kaya akan sumber daya alam, tambang misalnya, adalah potensi besar yang sangat menggiurkan bangsa dan negara manapun. Kedua provinsi ini laksana “gadis” seksi yang penuh pesona, nadi kehidupan mereka yang dengan tulus dan sukacita merapatkan cinta untuk saling merenda cinta dalam fenomena atau atmosfer apa pun.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sejauh ini kita cukup banyak menggantungkan hidup pada usaha-usaha pertambangan. Papua Barat—juga Papua, termasuk dua dari sekian banyak provinsi pemberi kontribusi devisa negara terbesar, selain cukai tembakau (pajak) dan sektor pariwisata.
Merujuk pada argumentasi dimaksud, saya tak bisa membayangkan sesuatu yang bakal terjadi apabila karena sesuatu hal kita harus kehilangan sumber-sumber devisa negara yang sangat menjanjikan tersebut.
Lepasnya Timor Timur yang berbarengan dengan lepasnya Timor Gap sebagai potensi minyak terbesar di dunia, telah banyak mengganggu kemapanan kita sebagai negara kaya raya. Belum lagi dengan beberapa potensi alam Timor Timur yang belum sempat dieksplorasi dan dieksplotasi, semisal uranium.
Jika demikian, masihkah kita menganggap enteng gebrakan internasional dari FWPC? Tidak. Ini masalah sangat serius. Berujar bahwa tak bakal terjadi sesuatu bisa dipahami jika terkandung maksud demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, demi stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Maka tiadak salahnya juga jikalau kita mulai merumuskan langkah-langkah diplomasi dengan Inggris, Papua New Guinea, terutama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lalu aktif dalam tata pergaulan internasional.
Sedangkan untuk urusan dalam negeri, satu hal yang perlu dibijaksanakan pemerintah adalah gerakan nasional mensejahterakan lahir dan bathin masyarakat Papua Barat (termasuk Papua), sehingga mereka tidak terkontaminasi virus-virus separatisme, yang bisa saja makin digelinding oleh FWPC sebagai corongnya “mereka” yang “sirik” dengan kebersatuan kita, penerima anugrah Tuhan yang bergelimpangan susu dan madu, dan sebagai sebuah negara berdaulat yang terus-menerus merangkai niat dan tekad untuk menjadi negara kokoh, mampu berkompetisi dengan negara-negara maju demi dedikasi kepada Ibu Pertiwi.
Hal terakhir yang ingin saya catatkan, setidaknya bagi diri saya, adalah belajar mencintai semua saudara sebangsa dan setanah air yang berada di Papua Barat (termasuk Papua) agar kami bisa seiring sejalan dalam suka dan duka, tak terusik dengan gerakan-gerakan yang ingin mengeroposkan sendi-sendi cinta, dan terpenting dari semuanya adalah antarkami terus hidup dalam cinta, hingga kapanpun, kendati apa pun yang terjadi.
Penulis: Vincentcius Jeskial Boekan
Moral-politik.com. On May 5,6 and 7 2013
